Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI Terkait Kesiapsiagan Bencana
Senin, 02 Februari 2026, 17:07:23 | Dibaca: 13
Senin, (30/1) – Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan diwakili oleh Sekretaris Dinas, Willy Irawan, mendampingi Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Pemerintah Kota Medan. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan dan membahas penanganan pascabencana serta kesiapsiagaan bencana di Kota Medan.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai persoalan kebencanaan yang masih dihadapi Kota Medan, khususnya terkait kondisi sungai yang mengalami penyempitan akibat permukiman di bantaran sungai. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu faktor utama terjadinya banjir berulang yang berdampak langsung kepada masyarakat serta menyulitkan upaya normalisasi sungai secara optimal.
Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah Kota Medan, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta instansi terkait seperti Balai Wilayah Sungai (BWS) dan TNI. Sinergi tersebut diperlukan agar penanganan sungai dapat dilakukan secara menyeluruh, mengingat kewenangan pengelolaan sungai berada di bawah pemerintah pusat.
Sebagai salah satu solusi yang diusulkan, Pemerintah Kota Medan mendorong pembangunan rumah susun (rusun) sebagai lokasi relokasi warga yang bermukim di bantaran sungai. Relokasi ini dinilai penting untuk mendukung kelancaran normalisasi sungai sekaligus mengurangi risiko bencana banjir di kawasan rawan.
Melalui kunjungan kerja ini, Pemerintah Kota Medan menyampaikan apresiasi atas berbagai dukungan yang diberikan. Pada kesempatan yang sama, BPBD Kota Medan menerima bantuan kendaraan operasional untuk memperkuat kapasitas penanggulangan bencana, serta dukungan logistik dan peralatan penanganan darurat. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan kecepatan respons dalam menghadapi situasi kebencanaan, sehingga memberikan manfaat nyata bagi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Kota Medan.
#MedanUntukSemua #PemkoMedan #DinasSDABMBKKotaMedan
Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai persoalan kebencanaan yang masih dihadapi Kota Medan, khususnya terkait kondisi sungai yang mengalami penyempitan akibat permukiman di bantaran sungai. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu faktor utama terjadinya banjir berulang yang berdampak langsung kepada masyarakat serta menyulitkan upaya normalisasi sungai secara optimal.
Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah Kota Medan, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta instansi terkait seperti Balai Wilayah Sungai (BWS) dan TNI. Sinergi tersebut diperlukan agar penanganan sungai dapat dilakukan secara menyeluruh, mengingat kewenangan pengelolaan sungai berada di bawah pemerintah pusat.
Sebagai salah satu solusi yang diusulkan, Pemerintah Kota Medan mendorong pembangunan rumah susun (rusun) sebagai lokasi relokasi warga yang bermukim di bantaran sungai. Relokasi ini dinilai penting untuk mendukung kelancaran normalisasi sungai sekaligus mengurangi risiko bencana banjir di kawasan rawan.
Melalui kunjungan kerja ini, Pemerintah Kota Medan menyampaikan apresiasi atas berbagai dukungan yang diberikan. Pada kesempatan yang sama, BPBD Kota Medan menerima bantuan kendaraan operasional untuk memperkuat kapasitas penanggulangan bencana, serta dukungan logistik dan peralatan penanganan darurat. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan kecepatan respons dalam menghadapi situasi kebencanaan, sehingga memberikan manfaat nyata bagi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Kota Medan.
#MedanUntukSemua #PemkoMedan #DinasSDABMBKKotaMedan